Soal LHKPN, Fadli Zon Bohong

shares

KPK membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal usul penghapusan LHKPN berasal dari Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Pertama, saya sudah tanya langsung ke Pak Agus tidak benar seperti itu. Tidak mungkin ketua KPK mengusulkan penghapusan LHKPN, padahal UU memberikan tugas itu ke KPK," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).

Febri menegaskan, KPK punya usulan soal sinkronisasi data LHKPN dengan data pajak terutama untuk pejabat negara. Usulan ini disebut Febri mendapat respons baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami tegaskan tidak benar kalau diklaim Ketua KPK (Agus Rahardjo) itu meminta penghapusan LHKPN. Yang benar adalah ke depan kami berharap pelaporan LHKPN ini bisa sinkron dengan pelaporan pajak untuk data-data dan pihak Kemenkeu kalau kita baca itu sangat antusias untuk menyambut ini," tutur Febri.

Febri meminta para penyelenggara negara memiliki itikad baik untuk melaporkan LHKPN. Dia menyebut batas pelaporan LHKPN sampai tanggal 31 Maret 2019.

"Sebaiknya pelaporan dilakukan segera meskipun masih ada waktu sampai 31 Maret 2019," imbuhnya.

Menurutnya, pelaporan LHKPN merupakan hal terpenting yang harus dilakukan setiap penyelenggara negara. Hal tersebut untuk menunjukkan transparansi terkait kekayaan yang dimiliki para penyelenggara negara.

"Keterbukaan jadi hal penting bagi penyelenggara negara karena tentu orang-orang akan bertanya apa yang harus disembunyikan oleh penyelenggara negara sampai nggak mau melaporkan kekayaannya. Jadi lebih baik kita transparan dan laporkan kekayaan sesuai aturan yang berlaku," sebut Febri.

Fadli Zon sebelumnya menjelaskan soal saran penghapusan LHKPN yang sempat dilontarkannya. Fadli menyebut penghapusan LHKPN itu diusulkan Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Saya waktu itu berdiskusi dengan Pak Agus Rahardjo Ketua KPK. Pak Agus Rahardjo sendiri yang mengusulkan agar LHKPN ini tidak usah lagi, tapi digabungkan dengan data pajak di SPT karena semuanya sama. Jadi ada redundant antara pajak dengan LHKPN," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).


Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya juga sudah menjelaskan dasar hukum pelaksanaan LHKPN. Saut mengatakan KPK melaksanakan perintah Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Saut menjelaskan kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

"KPK itu pelaksana UU, bukan pembuat (law maker) LHKPN, itu perintah UU LHKPN dasarnya UU 28/1999 lalu atas UU itu KPK membuat bentuk laporan tahunan dasarnya Perkom KPK. Kalau tidak setuju LHKPN itu soal lain, LHKPN itu moral obligation," ujar Saut

https://news.detik.com/berita/d-4453516/kpk-bantah-fadli-zon-tidak-benar-agus-rahardjo-usul-hapus-lhkpn?tag_from=wp_hl_judul&_ga=2.37130528.1296718723.1549668778-1687481816.1549668778
loading...

0 comments:

Post a Comment