Jokowi Tak Gentar Bangun Papua, Natalius Pigai: Soeharto Saja Tidak Berani karena Rawan Konflik

shares

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memiliki perencanaan yang terukur dalam melaksanakan pembangunan Trans Papua di kawasan rawan konflik di Papua. Hal itulah, menurut dia, yang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik hingga menelan korban jiwa.

"Harus ada perencanaan yang terukur, Soeharto saja tidak berani karena rawan konflik," ujar Natalius saat dihubungi Sabtu 8 Desember 2018.

Ia juga mengkritik kebijakan Jokowi yang melibatkan tenaga militer dalam pelaksanaannya. Pelibatan militer dalam pelaksanaan pembangunan di daerah rawan konflik merupakan perintah yang berisiko. Sebab, hal itu berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua.

Menurut Natalius, ancaman yang serius juga dirasakan oleh pekerja sipil yang dibaurkan dengan TNI dalam bekerja. "Yang terancam itu pekerja sipilnya, karena di tengah-tengah mereka dibaurkan militer," ujarnya.

Saat perencanaan pembangunan jalan tol Papua itu, Natalius bersama Sipil Society telah menyampaikan protes terkait pelibatan militer dalam pembangunan di daerah konflik, kepada Jokowi. Namun, menurut dia, pemerintah tetap menunjuk militer untuk terlibat dalam proyek tersebut.

"Hingga apa yang kami khawatirkan dari awal terjadi, ada penembakan dan memakan korban jiwa," ujarnya.

Terkait pembangunan Trans Papua ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah dibangun sepanjang 180 kilometer.

"Bagi kami Kemenhub mengalokasikan dana 30 persen anggaran udara di Papua membangun bandara, air navigasi,"kata Budi Karya, Selasa, 4 Desember 2018.
Lebih lanjut, Budi tak mengetahui pasti apakah insiden itu akan mempengaruhi pembangunan jalan Trans Papua. "Itu domainnya PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ya," ujarnya.

Sebelumnya, kepolisian menyampaikan ada 31 orang pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua, dibunuh kelompok bersenjata TPNPB pada Senin malam, 3 Desember 2018. Namun data ini belum dipastikan kebenarannya. Hingga Sabtu kemarin, 19 warga sipil yang ditemukan meninggal dan 24 warga sipil yang ditemukan selamat.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) membenarkan sebagai pelaku di balik insiden tersebut. Menurut juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, kelompoknnya sengaja menyerang para pekerja yang ada dalam proyek pembangunan jembatan Trans Papua karena TPNPB menolak pembangunan yang ada di Papua Barat.

"Prinsipnya kami berjuang menolak semua program pembangunan di Papua Barat. Kami hanya menuntut kemerdekaan," ujarnya.

Kata Sebby, TPNPB sebelumnya sudah pernah menyerang anggota TNI karena tak senang dengan pembangunan proyek itu. Namun, kata dia, pembangunan proyek itu masih saja tetap dilakukan. "Mereka tak mengindahkan, mereka kembali ke Yigi dan proyek itu masih tetap jalan. Jadi mereka harus diberi peringatan."

Sedangkan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menyebutkan pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua itu dibagi dalam sejumlah sektor, pada 2016-2017 itu ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga.


"Zeni Kontruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberikan sektor yang paling berat, selain itu di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah presiden, perintah negara," tuturnya.

Tempo
loading...

0 comments:

Post a Comment